OPINI.CO - Rabu, 13 Agustus 2025, kacamata publik tertuju pada Kabupaten Pati. 150 Ribu warga turun ke jalan, melakukan aksi protes besar-besaran menuntut Bupati Pati mundur dari jabatannya. Pemicu kemarahan rakyat ini adalah kebijakan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250%, ditambah pernyataan dan sikap Bupati yang dinilai menantang rakyatnya sendiri.
Penulis Ahmad Khoirudin Sidik
Gelora perlawanan warga Pati ini mengingatkan saya pada sosok tokoh masyarakat adat yang begitu berpengaruh pada masanya, khususnya di wilayah Blora, Grobogan, Pati, Kudus, hingga Bojonegoro: Samin Surosentiko. Pada akhir abad ke-19, Samin bersama para pengikutnya menolak membayar pajak yang diberlakukan pemerintah kolonial Belanda. Pajak itu dianggapnya tidak manusiawi, serakah, dan semena-mena — seolah “tuan rumah” diatur oleh tamu yang tidak tahu diri.
Kini, sejarah seakan terulang. Bedanya, dulu lawan rakyat adalah penguasa asing; sekarang, yang dihadapi adalah pemimpin yang dipilih sendiri melalui pemilu. Ironisnya, rakyat kembali merasa diperas di rumahnya sendiri.
Kabarnya, DPRD Pati telah menyetujui penggunaan hak angket untuk memakzulkan Bupati. Jika langkah ini berujung pada pengunduran diri sang kepala daerah, itu akan menjadi bukti bahwa kedaulatan sejati memang berada di tangan rakyat. Namun, jika ia bertahan dengan segala cara, kekhawatiran muncul: jangan-jangan ini menjadi preseden bagi kepala daerah lain untuk bertindak semena-mena terhadap warganya.
Gerakan Pati ini patut menjadi cermin dan pelajaran. Sebab, sejarah selalu memberi pesan yang sama — kekuasaan tanpa empati dan akal sehat pada akhirnya akan dilawan. Tinggal kita menunggu, apakah catatan sejarah kali ini akan berakhir dengan kemenangan rakyat, atau justru menjadi bab kelam yang terulang kembali.
Penulis: Ahmad Khairudin Sidik
