OPINI.CO. MALANG - Komitmen mahasiswa sebagai kekuatan moral-politik dalam mengawal arah demokrasi Indonesia kembali ditekankan oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kabupaten Malang, Syaifudin Zuhri dalam sebuah diskusi publik bertajuk "Proyeksi Desain Pemilu Pasca Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024”.
Dok. Istimewa
Kegiatan yang diselenggarakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Malang ini telah menghadirkan sejumlah peserta dari kalangan mahasiswa, aktivis kepemiluan, serta pegiat demokrasi lokal. Diskusi dipandu oleh Hozin Kafabika, Wakabid Kaderisasi DPC GMNI Kabupaten Malang, dan turut menghadirkan Tobias Gula Aran selaku Komisioner Bawaslu Kabupaten Malang sebagai narasumber utama bersama Syaifudin Zuhri.
Dalam forum tersebut, pernyataan reflektif dan argumentatif telah disampaikan secara lugas oleh Bung Syaifudin. Ia menilai bahwa Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tidak boleh dilihat sebatas sebagai koreksi yuridis, melainkan harus dijadikan sebagai titik balik dalam merancang ulang sistem demokrasi yang lebih berpihak pada kedaulatan rakyat.
“Momentum ini harus dijadikan bahan bakar perjuangan mahasiswa untuk merebut kembali ruang-ruang demokrasi yang sempat direduksi oleh praktik-praktik elektoral yang elitis. Putusan MK bukan sekadar dokumen hukum, tetapi panggilan sejarah bagi gerakan mahasiswa untuk memproduksi kesadaran konstitusional di akar rumput,” tegas Syaifudin dalam penyampaiannya (12/7).
Penekanan juga diberikan pada pentingnya keterlibatan aktif organisasi mahasiswa dalam proses legislasi pasca putusan. Menurutnya, GMNI harus mengambil peran sebagai pelopor dalam mendorong kejelasan regulasi, serta memastikan bahwa prinsip keadilan dan pemerataan politik benar-benar dijalankan dalam setiap tahapan penyusunan desain pemilu mendatang.
Diskusi yang berlangsung selama lebih dari dua jam tersebut direspons dengan antusiasme tinggi oleh sekitar 30 peserta. Interaksi aktif dan dialektika kritis mengalir sepanjang forum, menunjukkan bahwa wacana tentang perbaikan sistem demokrasi masih mendapat tempat strategis di kalangan pemuda.
Melalui kegiatan ini, peran Syaifudin Zuhri tidak hanya ditunjukkan sebagai pimpinan organisasi, tetapi juga sebagai aktor intelektual yang terus mendorong integrasi antara pemikiran Marhaenis dan semangat konstitusionalisme dalam konstelasi politik nasional.
