Notification

×

Iklan

Iklan

PW IPNU Kalbar: Suara Keadilan Menggema, Evaluasi Polri Tak Bisa Ditunda

Jumat, 29 Agustus 2025 | 21.38 WIB Last Updated 2025-08-29T14:38:10Z

Zainullah Ketua PW IPNU Kalbar. (Dok. Istimewa)
OPINI.CO. PONTIANAK – Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PW IPNU) Kalimantan Barat menyatakan sikap tegas terkait tragedi penabrakan pengemudi ojek online (ojol) oleh kendaraan taktis Brimob yang terjadi beberapa waktu lalu. Kejadian ini dinilai mencederai rasa kemanusiaan dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.


Ketua PW IPNU Kalimantan Barat Zainullah menegaskan, tragedi tersebut harus menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap institusi kepolisian. PW IPNU Kalbar menyampaikan tiga poin sikap utama.


“Pertama, kami mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera mencopot Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kapolri. Kejadian ini menjadi bukti nyata lemahnya kepemimpinan Kapolri dalam menjaga wibawa dan integritas institusi kepolisian,” tegas Ketua PW IPNU Kalbar (29/08).


Selain itu, Zain juga menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus tersebut. “Proses hukum jangan sampai ditutup-tutupi. Kami ingin aparat yang bersalah diproses secara adil, terbuka, dan transparan. Jangan ada lagi hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas,” tambahnya.


PW IPNU Kalbar juga menegaskan komitmen untuk terus mengawal tegaknya demokrasi, supremasi hukum, dan keadilan sosial. “IPNU akan berdiri bersama masyarakat. Kami tidak akan tinggal diam ketika nilai-nilai kemanusiaan dilanggar. Kepercayaan publik terhadap Polri harus dipulihkan melalui langkah nyata, bukan sekadar janji,” ungkapnya.


Sebagai penutup, Ketua PW IPNU Kalbar mengajak seluruh kader IPNU dan masyarakat luas untuk menjaga solidaritas dan memperjuangkan keadilan. “Ini bukan hanya soal satu kasus, tetapi soal masa depan hukum dan demokrasi di Indonesia. Kita harus pastikan hukum benar-benar berpihak kepada rakyat,” pungkasnya.

×
Berita Terbaru Update